Bank Islam
Sumber: TEMPO

Gagasan untuk membentuk bank Islam, sebenarnya sudah lahir tahun 1973-an. Namun, pada waktu itu sulit diharapkan modal dari pengusaha muslim. Pertama, karena sumber daya finansial masih lemah, tidak saja di kalangan muslim, tetapi juga di sektor swasta Indonesa umumnya.

Kedua, model bank Islam belum dikenal. Orang bertanya, bagaimana mungkin bank beroperasi tanpa bunga. Siapa yang mau mendepositokan uangnya tanpa imbalan bunga? Bagaimana bank dapat berkembang, kalau hanya memungut “ongkos administrasi”?

Maka, yang diharapkan bisa mendirikan bank Islam adalah pemodal Timur Tengah yang sedang dilimpahi surplus petrodolar. Karena itu, sejumlah pengusaha muslim, yang diketuai Drs. H.M Sonhadji, berangkat ke kawasan itu – saya sendiri sebagai sekretarisnya – dengan misi, merintis hubungan ekonomi Indonesia – Timur Tengah, pertama-tama di bidang perdagangan, kemudian dalam investasi pertanian dan industri.

Konsekuensinya, pihak Timur Tengah harus membuka bank di Indonesia, guna menyalurkan dananya. Mereka memang tidak mensyaratkan berdirinya bank Islam, tetapi pihak Indonesia  sendiri mengharapkan berdirinya sebuah bank Islam, apalagi Indonesia adalah salah satu negara pemegang saham Bank Pembangunan Islam. Menkeu Indonesa (waktu itu) Prof. Dr. Ali Wardhana adalah salah seorang anggota Dewan Gubernur bank itu.

Sekalipun untuk mengembangkan perdagangan telah terbentuk sebuah badan setaraf dengan ditjen di lingkungan Departemen Perdagangan, di bawah pimpinan Dr. Zainul Yasni, berdirinya sebuah bank  dari Timur Tengah, apalagi bank Islam, tak kunjung terlaksana.

Baca Juga : Follow Up Dalam Bidang Penggalangan Kerdjasama Buruh dan Tani

Hal itu menimbulkan berbagai dugaan. Misalnya, negara-negara IGGI dan kekuatan bisnis barat tak mau pihak Timur Tengah atau OKI terlibat dalam membiayai Indonesia, kecuali lewat mereka. Juga timbul kecurigaan bahwa unsur-unsur nonmuslim di lingkungan penguasa moneter tidak ingin melihat bisnis muslim berkembang dengan bantuan Dunia Islam.

Alasan resmi kiranya lebih masuk akal. Pertama, izin baru untuk mendirikan bank asing telah ditutup. Namun, alasan ini menimbulkan sanggahan: mengapa pemerintah tidak cukup luwes dengan peraturan itu, padahal Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar baik untuk pembangunan maupun investasi di bidang usaha?

Tentang kehadiran bank Islam, alasan penolakannya adalah cara kerja bank ini tak sesuai dengan UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967, khususnya yang menyangkut definisi bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga.

Berdirinya Bank Mu’amalat

Sekarang, sebuah Bank Mu’amalat Islam (BMI) akan berdiri, dengan restu Presiden sendiri. Alasan dari sudut UU Perbankan ternyata dapat “disingkirkan”, dengan argumen bahwa BMI akan beroperasi dengan sistem “bunga nol” (zero interest).

Namun, sebenarnya ada tiga faktor yang berdiri dibalik proses pembentukan BMI. Pertama, iklim deregulasi yang bertujuan menghimpun modal swasta yang harus merupakan 55% atau lebih dari dana investasi pembangunan. 

Kedua, dewasa ini telah tersedia “surplus dana” dari kalangan pengusaha muslim sehingga sebuah bank Islam tak perlu harus didirikan sebagai bank asing walaupun dana asing bisa saja dan malah diharapkan disalurkan lewat BMI.

Alasan ketiga bersifat politis. Pemerintah merasa yakin bahwa konsep BMI tidak merupakan bagian organik Islam sebagai ideologi politik yang menyaingi Pancasila. Pada waktu ini, penguasa moneter Indonesia, menurut penilaian koran luar negeri, berada ditangan trio Radius-Sumarlin-Mooy. Namun,  justru di bawah mereka, BMI lahir.

Dalam seminar tentang bunga bank, yang diselenggarakan oleh MUI, Juli 1990, memang timbul kekhawatiran bahwa gagasan bank Islam akan dihalangi oleh unsur non-mulsim. Pada waktu itu, saya berpendapat sebaliknya, bank Islam justru akan terhambat oleh penguasa muslim yang “takut dituduh fundamentalis”.

Baca Juga : Kelas yang Sibuk dengan Sendirinya

Beberapa waktu yang lalu Bank al-Barakah dari Arab Saudi mengirimkan agennya untuk merintis bank Islam di Indonesia. Ternyata, agen itu justru seorang Barat yang menjelaskan dirinya sebagai Kristen. Mitranya, yang orang Indonesi, juga beragama kristen.

Mereka berkata bahwa mereka bersedia memasarkan sistem bank Islam karena yakin, tidak saja oleh prospek bisnisnya, melainkan juga karena model bank Islam mempunyai tempat tersendiri dalam konsep manajemen perbankan.

Mensesneg Moerdiono pernah menjajaki segi politis bank Islam ini kepada MUI. Adi sasono, yang ikut dalam tim itu, menjawab bahwa selain alasan keagamaan – yaitu karena dengan BMI, kaum  muslimin ingin menghindari “dosa riba” – faktor tersebut lalu menimbulkan peluang bisnis yang menciptakan pangsa pasar bagi beroperasinya BMI. Dengan jawaban itu, tidak ada perlunya mencegah bank Islam karena alasan politis.

Prof. Drs. Dawam Rahardjo, Ekonom Indonesia. Sumber : TEMPO

BMI Agaknya Lahir Pada Waktu Yang Tepat

Iklim investasi dewasa ini sedang dihambat oleh gejala  yang kontradiktif. Di satu pihak sedang berlangsung proses deregulasi di sektor keuangan yang bertujuan menghimpun dana masyarakat guna meningkatkan investasi.

Namun, di pihak lain terdapat keharusan mencegah inflasi dan mendinginkan situasi yang over-heated, dengan kebijaksanaan uang ketat. Sasaran kebijaksanaan ini sebenarnya adalah sektor usaha besar yang merupakan sumber utama situasi ini, tetapi yang terkena adalah justru sektor menengah dan kecil.

Kehadiran BMI akan merupakan faktor yang ikut mendorong pencairan situasi yang ketat itu, pertama-tama dengan penyediaan dana. Sistem bank ini memberi peluang untuk mengarahkan kreditnya secara selektif kepada proyek-proyek yang layak.

Karena itu, sistem bank ini sejak awal sudah mengarah kepada pencegahan inflasi akibat ekspansi moneter, dan di pihak lain bank Islam lebih mengarahkan kreditnya untuk usaha menengah dan kecil, karena tidak mendasarkan dirinya pada agunan.

Baca Juga : Novel Cause

Imbauan Presiden agar bank memberi kredit tanpa agunan memang sulit dilaksanakan dengan bank konvensional. BMI bisa mengemban tugas ini karena bank aktif, tidak saja dalam mendapatkan nasabah, tetapi juga dalam manajemen dan kontrol pengunaan dan pengembalian kreditnya, lewat metode langsung atau tak langsung, dengan menggunakan jasa konsultan.  

Dalam menerapkan sistem manajemennya bank memang perlu bekrja sama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. Karena itu, BMI memiliki peluang untuk mengadopsi metode-metode perkreditan rakyat yang banyak dirintis oleh LSM/LPSM, juga oleh BI sendiri. Dengan itu BMI jug akan merupakan faktor yang ikut mendorong terjadinya proses pertumbuhan sektor riil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here