demokrasi parlementer
Herbert Feith, Profesor di Monash Univrsity Melbourne.

Demokrasi Parlementer – Apa sebabnya demokrasi parlementer runtuh setelah tahun 1957? Kenapa berlangsung hanya 12 tahun saja?

Pertanyaan ini  sering dijawab dengan pertanyaan lain, yaitu apakah deokrasi parlementer (dempar) itu gagal atau digagalkan oleh musuh-musuhnya? Namun patut juga diajukan pertanyaan lainnya: Apa sebabnya dwi-tunggal Soekarno-Hatta yang begitu kokoh selama kira-kira 10 tahun (1942-1952) lama-kelamaan retak?

Yang jelas, selama eksperimen demokrasi parlementer dimulai pada masa revolusi, tepatnya pada november 1945, dengan munculnya Maklumat X yang ditandatangani Wapres Hatta untuk mengakhiri masa partai tunggal, perlu diakui bahwa kekurangannya banyak sekali – baik pada zaman revolusi (1945-1949) maupun sesudahnya. Diantaranya, percekcokan antarpartai yang mengakibatkan munculnya pelbagai macam kabinet.

Kebanyakan kabinet tersebut merupakan koalisi dari sekian banyak partai. Yang mampu bertahan lebih lama dari setahun hanya ada tiga kabinet, antara 1945 dan 1957, yaitu kabinet Hatta yang pertama dan dua kabinet yang dipimpin Ali Sastroamidjojo. Namun demikian, jalannya roda pemerintahan cukup berhasil dalam beberapa bidang, khususnya sampai pada 1952.

Baca Juga : Kisah Tragis Sjahrir

Kabinet-kabinet pada zaman demokrasi parlementer berhasil memimpin perjuangan anti-Belanda, baik dalam aspek militer maupun diplomasi. Kabinet-kabinet itu juga berhasil menegakkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang umumnya dihormati oleh dunia internasional.

Pemilu-pemilu nasional yang diadakan dua kali pada 1955, dan pemilu daerah yang diadakan selama 1957 -1958, umumnya berlangsung secara jujur. Selain itu, kabinet-kabinet masa itu berhasil memperbanyak jumlah sekolah secara cept, mengendalikan inflasi, dan seterusnya. Prestasinya cukup mengesankan, khususnya sampai tahun 1952.

Peristiwa 17 Oktober 1952

Setelah krisis perpecahan tentara yang terjadi pada 17 Oktober 1952, situasi politik di Indonesia mulai berubah. Yang pecah pada waktu itu sebenarnya bukan militer saja, melainkan elite politik pada umumnya. Bahkan sampai dwitunggal Soekarno-Hatta pun mulai retak.

Dwitunggal itu, sebelum tahun 1952, berjalan sebagai penjamin utama persatuan nasional. Kerja sama dua tokoh proklamator itu sangat erat, meski mereka memiliki perbedaan yang menonjol – baik dalam kepribadian maupun haluan politiknya.

Selain melambangkan persatuan orang Jawa dengan orang luar jawa, dwitunggal itu juga mempersatukan pihak kiri dan pihak kanan. Kalau Presiden Soekarno di segani oleh pemuda dan bekas pejuang yang mendambakan suatu perubahan suasana masyarakat yang cepat dan menyeluruh. Wapres Hatta dihormati oleh kaum bisnis dan profesi yang memprioritaskan kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi.

Demokrasi Parlementer
Dwitunggal itu, sebelum tahun 1952, berjalan sebagai penjamin utama persatuan nasional.

Apa Sebabnya Dwitunggal Soekarno-Hatta Retak?

Tepat kalau dikatakan bahwa retaknya dwitunggal itu diakibatkan oleh hilangnya musuh luar yang menjadi sasaran bersama selama revolusi. Namun bukan Cuma itu yang menyebabkannya. Selain itu, retaknya dwitunggal tersebut perlu dihubungkan dengan beberapa faktor yang lebih mendukung Soekarno ketimbang Hatta. Keunggulan Soekarno bisa dikatakan menjelmakan tercapainya kemerdekaan dengan jalan revolusioner.

Jalan revolusioner itu menimbulkan semangat idealisme yang tinggi dan meningkatkan harga diri banyak orang. Namun selain itu, pemakaian jalan revolusi berarti masyarakat mengalami banyak kegoncangan.

Senjata disebarluaskan di kalangan masyarakat sipil, khususnya kepada anggota laskar. Dan semangat revolusi menimbulkan pengharapan-pengharapan yang tinggi sekali untuk terciptanya suatu masyarakat yang adil makmur dalam waktu singkat. Pengharapan-pengharapan itu paling tinggi di kalangan kaum bekas pejuang, dan sukar sekali dipuaskan.

Baca Juga : Sosialisme, Indonesia, Pembangunan, Kumpulan Tulisan Sjarir

Selain itu, kelemahan Hatta dibandingkan dengan Soekarno bisa dilihat sebagai akibat dari ketidaksediaan Belanda mengembangkan tradisi-tradisi demokrasi pada dasawarsa terakhir sebelum perang.

Tradisi-tradisi parlementer di Hindia Belanda lemah sekali pada akhir zaman kolonial di Indonesia, kalau dibandingkan dengan keadaan di India pada akhir masa penjajahan Inggris dan Filipina pada akhir masa penjajahan Amerika.

Belanda yang mempraktikkan demkrasi Parlementer di negerinya sendiri, tapi menghambat perkembangannya di Indonesia, khsususnya setelah penumpasan pemberontakan tahun 1926-1927 yang mengawali suatu masa kolo dalam politik kolonialnya.

Namun yang pokok – kalau kita mencari sebabnya dwitunggal mulai retak pada 1952, dan demokrasi parlementer akhirnya runtuh 5-6 tahun sesudahnya – adalah lemahnya kaum bisnis dan profesi pada tahun 1950-an itu. Saat itu, kelas menengah Indonesia tipis sekali, apalagi unsur pribuminya. Tapi sekarang keadaannya telah jauh berbeda.

Baca Juga :  Diplomasi Beras Sjahrir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here