Dewan Kehormatan Militer

Dua putusan penting telah diambil Jendral Wiranto: Membebaskan Aceh dari Operasi Militer dan Membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Yang pertama disambut hangat rakyat, bagaimana dengan yang kedua? Mungkinkah Wiranto mengajukan Prabowo Subianto ke Mahkaham Militer, sebagaimana diinginkan Publik?

Seperti tak ada ketegangan atau kecemasan dalam diri Letjen TNI Prabowo Subianto. Menantu mantan Presiden Soeharto itu, Jumat (7/8) lalu mengadakan acara silaturahmi dengan sejumlah ulama di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat.

Acara yang sangat tertutup itu berlangsung akrab dan kekeluargaan. Maklum, mereka yang berkumpul di sana sudah saling mengenal.

Padahal, Senin (10/8) -1998 – pekan ini, ia akan menghadapi pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira. “Ia sudah ikhlas, Bowo siap menghadapi segala putusan yang diambil oleh DKP,” tutur seorang Perwira tinggi yang dekat dengan Prabowo kepada ADIL.

Karena itu sejak ia dibebastugaskan, Prabowo banyak melakukan kegiatan santai. Bertemu dengan sejumlah rekan dan ulama yang dikenalnya.

Baca Juga: Dialog Mayjen TNI Syamsu Djalaludin dengan Keluarga Korban Penculikan

Prabowo memang dibebastugaskan, menyusul pembentukan Dewan Kehormatan Perwira oleh Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, Senin (3/8) pekan lalu.

“Ini sesuai dengan sistem yang berlaku di ABRI,” Tutur KSAD jendral TNI Subagyo HS, yang ditunjuk sebagai Ketua DKP.

Prabowo Subianto, Muchdi PR dan Chairawan di Periksa Dewan Kehormatan Perwira

Prabowo harus melepaskan kedudukan sebagai Dansesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol Chairawan, masing-masing menanggalkan jabatan Wakil Irjen ABRI dan Komandan Grup IV Kopassus.

Dalam dua pekan ini, tiga perwira itu akan diperiksa secara intensif oleh DKP yang berangotakan tujuh perwira berbintang tiga yang dipimpin bintang empat, Subagyo.

Pemeriksaan dimulai dari perwira yang paling rendah pangkatnya. Selasa (4/8), DKP memeriksa Kol Chairawan. Esoknya, DKP mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), di Markas Kopassus, Cijantung. Hari Kamis (6/8) giliran Muchdi PR yang menghadapi Dewan Kehormatan Perwira.  

Dewan kehormatan perwira
Sejarah pembentukan dewan kehormatan militer sejak 1949-1998. Sumber: Tabloid ADIL.

Tentu saja kerja yang baru beberapa itu belum ada ujudnya. “Kita tunggu saja hasilnya. Setiap perkembangan pemeriksaan dan temuannya pasti dilaporkan kepada saya,” Ujar Wiranto.

Baca Juga: Selamatkan Mereka Pak Wiranto

Menurut Subagyo hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, ada tuntutan dan kenyataan yang sudah diakui perwira, tetapi juga ada yang belum. Namun jenderal bintang empat itu tidak menjelaskan persoalan apa yang sudah diakui dan apa yang belum.

Pemeriksaan terhadap Prabowo, Muchdi dan Chairawan itu merupakan bagian dari proses melacak siapa perwira Kopassus yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kasus penculikan sejumlah aktivis. “Ini merupakan perwujudan dari tekad ABRI di era reformasi yang mengutamakan kejujuran, “kata Wiranto.

Sebagai tahap awal DKP akan memeriksa kemungkinan tiga perwira itu telah melanggar kode etik militer. Sedang terhadap Perwira dan Bintara yang benar-benar memenuhi tuntutan tindak pidana, langsung diajukan ke Mahkamah Militer. Jumlahnya ada sepuluh, tujuh perwira muda dan tiga bintara.

Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira  dan rencana menggelar mahkamah militer itu merupakan kerja keras Puspom ABRI. Begitu  kasus penculikan mencuat ke permukaan ABRI membentuk tim pencari fakta.

Temuan awal tim ini kemudian memaksa Puspom ABRI untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kopassus yang diduga terlibat kasus penculikan. Bahkan Danpuspom ABRI, Mayjen Syamsu membantah, kalau pihaknya dianggap tidak pernah memeriksa Prabowo, Muchdi dan Chairawan.

“Kami sudah memeriksanya, tapi tidak diumumkan secara luas,” katanya.

Hasil pemeriksaan itu yang kemudian direkomendasikan kepada Pangab untuk membentuk DKP. Pembentukan DKP ternyata tak hanya mengundang pujian, tetapi juga kritikan.

Munir:  Pembentukan DKP Merupakan Intervensi Terhadap Peradilan Militer Mengakibatkan Adanya Diskriminasin Hukum.

Menurut Direktur ELSAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, kebijakan itu memang positif. Tetapi, ia mengkhawatirkan Dewan Kehormatan Perwira  akan bertindak tidak obyektif.

“Kalau hasilnya bersemangat solidaritas korps dan membatasi bentuk pertanggungjawaban, akan tetapi merugikan  citra ABRI,” Kata Hakim.

Letjen (Purn) Sayidimin Suryohadiprodjo sangat setuju dengan pembentukan DKP. Tetapi ia mengharapkan pemeriksaan tidak hanya berhenti di situ. “Kalau ada pelanggaran pidana, tetap saja harus diadili” Kata Syamsudin kepada ADIL.

DKP memang hanya menghadapkan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan kepada permasalahan kode etik perwira dan disiplin keprajuritan. Bila mereka terbukti melanggar kode etik, sanksi terberatnya adalah pemberhentian tidak terhormat.

Sanksi organisasi ABRI yang itulah yang tidak diterima oleh banyak pihak. Pasalnya, tiga Perwira itu dianggap telah melakukan pelanggaran tindak pidana, yakni menyekap dan menyiksa korban. Dus harus mendapat sanksi pidana.

Baik Wiranto maupun Subagyo sudah menjelaskan, bahwa ketiganya sangat mungkin dibawah ke mahkamah militer.

Hanya saja, sebelum sampai ke sana klarifikasi terhadap pelanggaran kode etik militer perlu ditempuh terlebih dahulu. “Bila dalam proses pemeriksaan DKP nanti terdapat indikasi bahwa perwira ABRI itu ada yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut ke mahkamah militer,” kata Subagyo.

dewan kehormatan perwira
Mekanisme kerja Dewan Kehormatan Perwira.
Sumber: Tabloid ADIL.

Jadi rekomendasi DKP kepada Menhankam/Pangab nanti bisa berupa saran seperti itu.

Namun hal itu agaknya sulit dilakukan, seperti dikatakan Hakim Solidaritas korp di lingkungan militer biasanya lebih kuat. Apalagi – seperti yang dituturkan oleh salah seorang korban penculikan, Andi Arief – dalam sejarahnya, DKP atau DKM (Dewan Kehormatan Militer) yang pernah dibentuk di republik ini, belum pernah menelorkan rekomendasi untuk mengadili perwira tinggi yang diperiksanya.

Baca Juga: 27 Juli 1996 Hingga 20 Mei 1998

Bahkan, Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, melihat pembentukan DKP merupakan intervensi terhadap peradilan militeran mengakibatkan adanya diskriminasin penerapan hukum.

“Dalam konstitusi disebutkan, setiap warga negara memiliki persamaan hukum, tetapi mengapa tiga perwira yang melakukan pelanggaran pidana itu tidak langsung diajukan ke Mahkamah Militer?”

Almarhum Munir

“Dalam konstitusi disebutkan, setiap warga negara memiliki persamaan hukum, tetapi mengapa tiga perwira yang melakukan pelanggaran pidana itu tidak langsung diajukan ke Mahkamah Militer, seperti tujuh perwira lainnya,” tutur munir.

Kesulitan untuk mengajukan tiga perwira itu ke mahkamah militer sebetulnya sudah diisyaratkan oleh Wiranto. Selain hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, hasil sidang mahkamah militer yang mangadili kasus penculikan – dimana tujuh perwira dan tiga bintara jadi tersangka-juga akan menjadi penentu.

“Seandainya di dalam Mahmilub ditemukan bahwa para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga memenuhi unsur pidana, maka tidak ada seorang pun yang lolos dari itu,” Kata Wiranto.

Masalahnya, mungkinkah anggota Kopassus yang jadi tersangka itu mau ‘bernyanyi’ sebebas-bebasnya? Keraguan ini bukan tanpa alasan, lagi-lagi, soal solidaritas militer memang lebih kuat.

Dalam Tradisi Militer, Prajurit Sering Menjadi Kambing Hitam  

Dalam tradisi militer kita, prajurit cenderung dikorbankan menjadi kambing hitam. Dan selama ini mereka memang rela melakukannya. Apalagi di Kopassus, kabarnya kecintaan prajurit terhadap Prabowo adalah segala-galanya.

Toh peluang untuk mengadili Prabowo, Muchdi, dan Chairawan sangat besar. Pertama, kesaksian para korban agaknya sulit dielakkan. Beberapa korban meyakini mereka pernah diinterogasi oleh Prabowo ketika disekap.

Kedua, Wiranto sendiri dihadapkan pada pilihan, segera menghabisi orang-orang Prabowo, dari pada nanti menjadi duri dalam daging. Langkah cepat Wiranto untuk mengusut kasus ini paling tidak mengindikasikan hal itu.

Faktor ketiga, adalah tekanan, baik dari dalam maupun luar, agar ABRI menjadi lembaga yang bersih dan sehat.

Presiden Habibie sudah memberi kebebasan kepada Wiranto untuk melakukan ‘pembersihan’ dan kondolidasi ABRI. Masyarakat menunut agar pimpinan ABRI bersikap obyektif untuk menyelesaikan kasus penculikan ini.

Prabowo pun sudah ikhlas, untuk menerima sanksi apapun dari pimpinan ABRI. Tinggal Wiranto, yang dengan segala integritas dirinya, harus mampu menyelesaikan masalah ini.


Selama bulan Mei, Moeseum.id akan menurunkan berita tentang hiruk pikuk situasi pasca kerusuhan 1998. Semua tulisan berita pasca kerusuhan 1998, bersumber dari konten Tabloid ADIL, yang ditulis ulang oleh Moeseum.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here