Abu Hasan VS Gus Dur
Kolom Laode Ida

Ternyata KPPNU yang dikoordinasikan Abu Hasan masih tetap eksis. Di tengah gugatannya terhadap Gus Dur soal tuduhan fitnah yang berkasnya sudah diajukan di pengadilan, gebrakannya di awal tahun 1996 cukup mengangetkan: menyelenggaran konferensi besar KPPNU, 17 Januari lalu.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kelompok pesaing kuat Gus Dur pada Muktamar Cipasung, Desember 1994, itu gigih memperjuangkan pendapat mereka tentang berbagai persoalan yang mesti diselesaikan NU kepemimpinan Gus Dur periode ketiga ini.

Gus Dur sendiri tidak bisa menutup mata dengan kenyataan bahwa ada kekuatan baru yang kurang lebih sebagai oposisi terhadap kepemimpinannya. Secara sosiologi politik, gejala seperti ini memang biasa terjadi, apalagi dari figur yang dalam proses pemilihan mengalami kekalahan dengan suara tak jauh berbeda. Tepatnya, kekuatan yang dimiliki oposisi – dari massa pendukung maupun materi – merupakan aset utama untuk tetap ngotot memperjuangkan sikapnya. Itulah politik.

Baca Juga : Nasib Tragis Korban Petrus 1983

Persoalannya sekarang, benarkah logika itu bisa menjelaskan konteks NU saat ini? Bukankah NU sudah menyatakan diri tak berpolitik? Tentu dalam konteks NU saat ini, soalnya bukan sekedar pernyataan formal “berpolitik” atau “tak berpolitik”, melainkan lebih berkaitan soal sikap para aktornya.

Menurut teori aksi, setiap aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu yang bersifat langka, dengan berbagai alternatif cara, alat, atau teknik. Tujuan pada dasarnya merupakan kepentingan, dan kepentingan baru bisa diartikulasikan apabila posisi langka sebagai pengendali dalam suatu organisasi diraih.

Gus Dur Vis a Vis Abu Hasan

Dalam konteks NU, yang diperebutkan sebetulnya adalah posisi Ketua Tanfidiyah PBNU. Sejak menghadapi Muktamar Cipasung lalu, Gus Dur dan Abu Hasan berperan sebagai dua aktor utama dalam memperebutkan posisi langka itu. Kebetulan saja Gus Dur yang menang.

Kedua tokoh ini pada dasarnya memang memiliki potensi, hanya saja berbeda dalam beberapa hal. Gus Dur lebih mengandalkan kekuatan massa yang bersifat populis, dan umumnya berbasis di Jawa, ditambah dengan kepopulerannya. Andalan lainya, ia merupakan salah seorang “darah biru” NU yang populer saat ini, sehingga banyak memperoleh dukungan dari jaringan kekerabatan yang terbangun secara tradisional di NU.

Baca Juga : Munir, Si Kecil Anti Militer

Kapasitas seperti itu barangkali menjadikan Gus Dur terlalu percaya atau dipercayai oleh komunitas pendukungnya bahwa bagaimanapun kelakuan Gus Dur di NU, tak mungkin menghancurkan organisasi yang dibangun kakeknya sendiri. Pendapat seperti ini bisa memiliki kebenaran, bisa pula keliru.

Dalam konteks sosiologi Max Weber, seorang aktor biasanya bersifat voluntaristik atau bebas mendefinisikan sesuatu sesuai dengan persepsi dan kepentingannya sendiri. Dan konteks voluntaristik inilah tampaknya yang sering menjadikan pihak lain – baik intern NU maupun pihak luar, termasuk sementara elite penguasa-memberi reaksi terhadap sikap dan tindakan Gus Dur.

Gus Dur Vis a Vis Elite Orde Baru

Dalam tingkat intern NU sendiri, Gus Dur selalu menjadi sasaran bidik atau mendapat reaksi. KH Yusuf Hasjim (Pak Ud), pamannya sendiri, sampai-sampai berupaya membangun kelompok untuk mendongkel Gus Dur. Lagi-lagi karena sikap Gus Dur sendiri. Gus Dur tampaknya kurang mengakomodasi aktor atau kelompok yang kurang sependapat dengannya.

Sementara dalam kancah perpolitikan nasional, Gus Dur kurang memiliki sandaran kuat di kalangan elite birokrasi.  Kondisi seperti ini tentu karena terjadinya pergeseran peta kekuatan politik di tingkat elite negara.

Gus Dur tak cepat-cepat mengantisipasinya, bahkan cenderung mengambil posisi berhadapan dengan negara. Tampaknya ia tetap berharap elite sandarannya dulu bisa kembali memperoleh perhitungan politik dan peran. Padahal tak sedikit kalangan NU yang menghendaki agar Gus Dur bersikap akomodatif terhadap kekuasaan.

Abu Hasan VS Gus Dur
Kolom Laode Ida

Sisi- sisi kelemahan Gus Dur inilah tampaknya yang menjadi sasaran tembak pihak lain termasuk kelompok KPPNU. Abu Hasan sendiri tampaknya cukup jeli memanfaatkan sisi kelemahan itu, di samping kapasitasnya yang memang memungkinkan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh para tokoh yang tergabung dalam KPPNU.

Pertama, sejak awal Muktamar Cipasung, Abu Hasan diberi angin oleh sementara elite penguasa untuk menumbangkan Gus Dur. Sikap “kurang senang” dari sementara elite penguasa terhadap Gus Dur ini lebih karena dari sikap Gus Dur sendiri, yang baik secara pribadi maupun Bersama kelompoknya di luar NU sering bersuara minor terhadap kekuasaan. Pernyataan Gus Dur dalam buku Nation in Waiting barangkali merupakan dosa utamanya terhadap elite penguasa saat ini.

Kedua, sebagai pengusaha yang berhasil. Abu Hasan memiliki kemampuan dari segi materi untuk mencoba menggoyang Gus Dur melalui gerakan sistematis. Apalagi kalau ia memiliki dukungan dari sementara elite penguasa, sehingga bisa memperoleh akses dalam menggalang massa.

Baca Juga :Islam Kiri Warisan Nasser

Persoalannya, apakah Abu Hasan memiliki basis massa yang kuat di NU? Tak sedikit orang yang meragukannya. Soalnya, dalam tradisi NU, termasuk dalam upaya menampilkan figur pimpinan, faktor jalinan kekerabatan sangatlah menentukan.

Kadar kekiaian seorang tokoh biasanya menjadi pertanyaan utama yang memang dipahami kalangan Nahdlyin. Karena itu keberhasilan tampilannya seorang pemimpin dari dukungan politik eksternal belum tentu acceptable di kalangan nahdlyin.

Walaupun begitu, konteks konflik saat ini sebetulnya tak bisa dilepaskan dari kurang berperannya pucuk pimpinan NU, terutama Gus Dur. Singkat kata, Gus Dur kurang concern terhadap upaya penyelesaian konflik internal NU, sehingga konflik bersifat langgeng dan bahkan makin bertambah.

Warisan konflik kalangan politisi NU sebelum kembali ke Khittah dan setelah kembali ke Khittah, termasuk konflik Gus Dur dengan pamannya dan Abu Hasan selama setahun ini, tak digubris oleh Gus Dur. Padahal konflik itu sendiri berkaitan dengan keberadaan dirinya.

Baca Juga : Beban Berat Mahasiswa

Pengabaian itu mengakibatkan NU seakan berjalan tanpa patron kepemimpinan individu yang harus dijadikan acuan. Ini suatu kejanggalan dalam tradisi NU. Apalagi di NU saat ini agak sukar ditampilkan seorang figur karismatik yang bisa muncul sebagai mediator dalam konflik yang terjadi.

Seandainya ada mediator atau Gus Dur sendiri yang menjadi mediator seraya melunakkan sedikit sikapnya, barangkali kasus Gus Dur dan Abu Hasan tak akan berlanjut hingga diadakannya Konbes kali ini. Dan itu tentu bila kondisi belum tercemari oleh kepentingan politik lebih jauh. Singkat kata, situasi dialogis lah yang diperlukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here