Menteri
Foto Bambang Widjayanto Saat Menjadi Direktur YLBHI Pada Tahun 1999.

Ada yang menarik dalam sepekan terakhir, kaitannya dengan pemilihan umum. Di satu sisi, ada indikasi kuat KPU yang terdiri dari Parpol dan wakil pemerintah ingin menunjukkan identitas dan keberpihakan mengenai pentingnya yang benar-benar demokratis.

Di pihak lain, masih ada berbagai tindakan yang mencerminkan arogansi kekuasaan untuk memutuskan sesuatu secara sepihak dan sesuai kepentingannya.

Hal demikian terlihat jelas, ketika komisi pemilihan umum (KPU) menemukan beberapa gagasan menarik untuk membuat pemilu menjadi jujur dan adil. KPU mengusulkan agar pejabat negara termasuk menteri dilarang kampanye.

Ada beberapa hal menarik yang bisa dikemukakan berkaitan dengan perdebatan atas isu di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ada tradisi baru yang belakangan ini menjadi bagian dalam pematangan demokrasi kita. Perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang kian lazim dalam kehidupan masyarakat. 

Berbeda pendapat dengan saling mengemukakan gagasan serta alasan untuk mendukung pendapatnya, tanpa harus menggunakan kekerasan fisik, adalah salah satu inti kehidupan di alam yang demokratis.

Kedua, kendati perbedaan pendapat penting, tapi penting pula kita mempunyai mekanisme menyelesaikan beda pendapat secara baik. Pertarungan gagasan tanpa disertai mekanisme penyelesaiannya, tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Dalam konteks masalah boleh tidaknya menteri ikut kampanye, KPU dan pemerintah telah mengambil sikap yang bijak, yaitu: Menyerahkan perbedaan pendapat kepada MA. Tindakan ini mengindikasikan mulai menguatkan posisi hukum.

Ketiga, Guna mendorong proses penegakan hukum, sebaiknya institusi hukum seperti MA mulai merubah sikap dan perilakunya untuk bertindak pro-aktif dalam memberikan guidance terhadap perkembangan sosial di masyarakat.

Untuk itu, MA harus mulai menyiapkan dan mengembangkan diri untuk berinterkasi secara intensif dengan berbagai problema dan perkembangan masyarakat. Dengan cara seperti itu, ia akan mampu mengakomodasi kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Serta akan menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam perubahan sosial.

Masukan KPU untuk Pemilu 1999: Melarang Pejabat Negara serta Menteri Berkampanye

Usulan dan gagasan KPU untuk melarang pejabat negara termasuk Menteri untuk ikut kampanye, dapat dimengerti dan perlu didukung. Masih ada kekhawatiran yang cukup kuat, pejabat negara belum mampu bertindak objektif.

Apalagi belum ada suatu mekanisme yang bisa mengontrol objektivitas sekaligus memberikan sanksi yang tegas bila terjadi pelanggaran atas prinsip fairness, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang melanggar prinsip itu.

Baca Juga: 27 Juli 1996 Hingga 20 Mei 1998

Ada dua hal penting lain yang perlu dicermati berkaitan dengan pernyataan menteri Kehakiman terhadap usulan KPU. Menkeh secara tegas menyatakan bahwa tindakan KPU melanggar atas legalitas, karena bukan kewenangan KPU. KPU harus bertanggung jawab kepada presiden hingga mestinya apa yang dihasilkannya dikonsultasikan ke presiden.

Menteri
Foto Bambang Widjayanto Saat Menjadi Direktur YLBHI Pada Tahun 1999.

Tidak ada yang bisa membantah bahwa asas legalitas harus dihormati oleh KPU. Tapi tidak benar kalau KPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur agar pelaksanaan pemilu secara jurdil dan luber. Kewenangan mengatur tata cara harus diartikan sebagai mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Bahkan dalam UU pemilu, secara tegas dinyatakan KPU bukan hanya lembaga yang berperan besar untuk menjamin pelanggaran pemilu. Tapi juga membuat evaluasi atas sistem pemilu yang harus diusulkannya sebelum pelaksanaan pemilu nanti.

Peraturan yang Melindungi Golkar dan Parpol Lama

Apalagi kalau dikaitkan PP No. 12 tahun 1999 yang mengatur mengenai PNS tidak bisa menjadi pengurus partai. Peraturan ini secara diam-diam melakuan tindakan diskriminatif, karena tidak secara limilatif mengatur mengenai pejabat negara dan menteri yang tidak masuk kualifikasi PNS sesuai UU No. 8 tahun 1974.

Menteri jelas buka PNS. Berarti, Menteri bisa jadi anggota partai tanpa harus keluar dari dari PNS. Bukankah perturan ini ingin melindungi Golkar dan Parpol lama.

Sekalipun secara normatif, dalam UU pemilu, presiden sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu, tapi itu tidak berarti segala keputusan yang dibuat oleh KPU harus dikonsultasikan kepada presiden.

Baca Juga: Anak Tiri di Negeri Sendiri

Selain karena KPU merupakan lembaga independen, konsultasi seperti itu cenderung, akan memperbesar peran suatu lembaga tertentu yang dapat mengarah pada absolutisme power.

Apalagi, tidak ada suatu ketentuan di dalam UU pemilu yang mengharuskan lembaga KPU melakukan konsultasi atas segala gagasan yang diduga akan merugikan pemerintah, atau menciptakan polemik di masyarakat. Di masa mendatang, KPU harus diperluas, kewenangannya yaitu sebagai penanggung jawab dan pelaksana pemilu, di mana KPU diangkat oleh presiden melalui rekomendasi parlemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here