Kasus bank bali
Sjahrir, Pakar Ekonomi Politik. Saat jadi mahasiswa Pernah dijebloskan ke penjara pada saat kasus Malari 1974. Saat SBY menjadi presiden, Sjahrir ditunjuk menjadi penasehat ekonomi.

BUKAN main. Gus Dur berpidato, mengingatkan para menteri akan gawatnya nasib mereka bilamana mereka diperiksa oleh Kejaksaan Agung, karena diduga korupsi. Untuk itu, seyogyanya mereka mundur. Pidato itu mendapatkan respon positif dari pasar. IHSG meningkat secara berarti, meskipun sebelumnya begitu banyak pertanyaan muncul tentang kapabilitas personalia Kabinet Persatuan Nasional ini.

Apa yang bisa diharapkan dalam 100 hari mendatang dari kinerja kabinet yang penuh legitimasi itu?

Pemberantasan Korupsi

Jelas, soal korupsi dan upaya pemberantasannya akan ditelusuri dengan teliti oleh publik, yang sebagian bahkan sudah mulai curiga terhadap beberapa nama anggota kabinet. Terlepas dari objektif tidaknya kecurigaan publik tersebut, kita akan melihat tuntutan keras terhadap kasus Bank Bali yang merupakan penyebab terbesar tumbangnya Presiden habibie. Dari nama-nama yang muncul dalam long form report PricewaterhouseCoopers tersebut, maka pemeriksaan terhadap beberapa nama sudah cukup memadai untuk dilakukan.

Cara bekerja kepolisian dan kejaksaan sebelumnya, yang justru memfokuskan pada nama Rudy Ramli dan Joko S. Tjandra, haruslah dibalik, setidaknya dilengkapi. Justru nama-nama seperti Setya Novanto, Tanri Abeng, Freddy Latumahina, dan Golkar, harus diperiksa sesuai dengan data aliran dana.

Baca Juga : Playboy Interview: George Aditjondro

Karena, yang menyebabkan kasus Bank Bali ini berbeda, bukanlah dugaan tindak pidana korupsi biasa. Yang berbeda disini adalah dugaan adanya money politics, yang berarti kuatnya kaitan antara  kekuatan politik yang diduga memperoleh keuntungan dari aliran dana yang bersumber pada transaksi cessie antara PT Bank Bali dan PT Era Giat Prima.

Jaksa Agung, Marzuki Darusman, jelas diharapkan mengambil tindakan yang jauh lebih kongkret dalam 100 hari ini. Dengan data yang dimilikinya, dia tidak mempunyai alasan untuk tidak bertindak secara efektif guna menghilangkan keragu-raguan akan komitmen pemerintah memberantas korupsi, khususnya penggunaan hasil korupsi untuk tujuan-tujuan politik.

Pembenahan Ekonomi

Tentu saja, di luar masalah korupsi, yang pemberantasannya merupakan perjuangan kultural, upaya pembenahan ekonomi yang bersifat institusional dan struktural juga tidak bisa menunggu sama sekali. Kedatangan tim IMF minggu ini harus digunakan oleh pemerintahan baru, khususnya Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie, untuk menunjukkan kapabilitas pemerintah dalam perundingan.

Pembuatan letter of intent baru harus mendasarkan diri bukan pada kondisi objektif ekonomi belaka. Tetapi, selayaknya toleransi diberikan kepada pemerintahan baru yang jelas dapat mengklaim dirinya sebagai pemerintahan yang legitimate, dan sekaligus tidak terlihat KKN (paling kurang sampai sekarang).

Menarik di sini keterangan yang diberikan Ketua MPR Amien Rais, tentang kecamannya terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, yang dinilainya berintervensi terhadap personalia di pemerintahan, sesuatu yang menurutnya sangat tidak patut. Keterangan Menteri Keuangan, yang membantah rencana penggantian Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tidak bisa dilepaskan dari upaya tarik menarik di dalam pemerintahan menyangkut kontrol terhadap BPPN. Keterangan Dr. Yusuf Faishal, calon Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional yang akan dibentuk, yang menyatakan bahwa BPPN mungkin sekali berada di bawah presiden langsung, tentu merupakan perubahan yang berarti dan sangat mengurangi peran Menteri Keuangan.

Kita akan melihat, dalam 100 hari ini, pihak mana yang “menang”. Karena, menurut saya, yang seharusnya terjadi bukanlah kemenangan pihak-pihak tertentu, melainkan justru dipertahankannya independensi BPPN. Dalam kasus Bank Bali, bahkan jauh sebelumnya dalam kasus kebijakan pemerintahan Habibie di awal-awal permulaan pemerintahan Habibie (ingat lontaran redistribusi aset dan pernyataan mantan Menteri Koperasi Adi Sasono tentang perlunya dalam satu tahun utang dilunasi), upaya mengobok-obok BPPN secara intensif dilaksanakan oleh unsur-unsur politik dalam kabinet Habibie.

Sjahrir, pakar ekonomi politik

Harapan 100 Hari Pemerintahan Gus Dur

Dari sisi ini, dalam 100 hari akan segera tampak kristalisasi penguasaan BPPN itu, yang refleksinya amat bergantung pada tetap berlangsungnya kepemimpinan BPPN dibawah Glenn Yusuf, Farid Harianto, dan Eko S. Budianto. Bilamana yang terjadi adalah perluasan jumlah deputi dalam struktur BPPN, sementara nama-nama di atas tetap bertahan, maka independensi BPPN tetap terjaga.

Di bidang politik luar negeri, sangat menarik persiapan aktivitas Presiden mengunjungi negara ASEAN dan Amerika dalam waktu relatif dekat. Dengan kesehatannya yang cukup memprihatinkan, adalah amat penting untuk menghemat tenaga Presiden, dan melibatkan lebih banyak aktivitas Wakil Presiden, sehingga diplomasi politik dan ekonomi dapat berlangsung dalam intensitas yanng memadai.

Baca Juga : Follow Up Dalam Bidang Penggalangan Kerdjasama Buruh dan Tani

Pemberantasan korupsi, koordinasi kebijakan makro dan koneksitasnya dengan perkembangan mikro, diplomasi untuk mengembalikan posisi Indonesia agar tak terlalu terpuruk terjadi dalam bayang-bayang disintegritasi nasional yang masih tetap nyata dan mengkhawatirkan. Ini sungguh membuat tugas kabinet dan pemerintahan Gus Dur-Megawati bagai melaksanakan mission impossible.

Pesimiskah kita? Jelas tidak. Apalagi bila dibandingkan dengan bilamana yang memerintah sekarang adalah Presiden Habibie. Benar nggak?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here