Kasus Pelanggaran HAM

Kasus Pelanggaran HAM – Adalah wajar jika semua media massa pada edisi Rabu 8 September memberi tempat utama untuk memberitakan meninggalnya munir. Kepergiannya yang sangat mengejutkan memang pantas diberitakan secara besar, karena Indonesia telah kehilangan seorang yang “kecil” perawakannya tetapi besar cita-cita dan perannya dalam perlindungan HAM dan demokrasi.

Saya tak ingin menulis ulang tentang peran dan sepak terjangnya yang telah ditulis secara panjang lebar dihampir semua media massa. Saya hanya ingin menulis sekelumit dari pengalaman selama berkawan atau berlawan dengan munir.

Munir adalah orang yang serius dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar, terutama perlindungan HAM, penegakan hukum, dan pembangunan demokrasi. Dia tidak hanya menggunakan pers atau demo di tempat terbuka agar aktivitasnya diketahui umum, melainkan juga bergerilya menemui orang-orang penting secara gigih untuk memperjuangkan keyakinannya.

Pemasok Data Pelanggaran HAM di Aceh

Ketika saya masih menjadi Menteri Pertahanan, kerapkali Munir menghubungi saya untuk memasok data lapangan tentang berbagai pelanggaran HAM, terutama  yang terkait dengan pelanggaran HAM di Aceh. Dia kerap memberitahu dan memberi pembanding atas data yang dikumpulkan aparat resmi.

Ketika menjadi Menteri, saya memang membuka pintu kepada para aktivis untuk memberi bahan dan saran mengenai masalah-masalah penting yang harus saya ikut tangani. Munir adalah salah seorang yang sering menemui saya, baik sendirian maupun bersama aktivis lain seperti Smita Notosusanto, Munarman, Hendardi, Chusnul Mariyah, serta teman-teman dari propatria seperti Kusnanto Anggoro, Conelis Lay, dan Fajrul Falaakh. Bahkan mereka secara resmi pernah saya angkat menjadi tim RUU tentang Pertahanan Negara yang sekarang ini sudah menjadi undang-undang.

Beberpa kali Munir datang ke rumah dinas Menteri Pertahanan hanya untuk meyakinkan saya bahwa ada proses yang kurang benar, dan ada fakta yang tak diungkap oleh aparat dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.

Baca Juga : Tidak Dimaafkan, Tidak Dilupakan

Dia sering mengajak saya berdebat untuk adu argumen dan adu data yang masing-masing kami miliki. Adakalanya perdebatan kami cukup panas, tapi tetap dengan saling paham pada posisi masing-masing. Untuk memperkuat data dan argumennya, tak jarang Munir membawa orang dari Aceh yang bisa menjadi saksi hidup tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Pernah juga dia memberi tahu bahwa seorang oknum TNI yang diumumkan buron karena satu kasus pelanggaran HAM di Aceh sebenarnya bisa ditangkap dengan mudah, kalau aparat mau. Sebab, sang buron pernah muncul di Bandara Soekarno-Hatta yang justru dijemput dengan sebuah mobil berplat dinas dari Mabes.

“Omong kosong kalau dikatakan orang ini tidak bisa diketemukan. ini lihat,” katanya sambil menunjuk sebuah nomor mobil dinas dan tanggal serta jam kedatangan sang buron di bandara.

Kasus Pelanggran HAM
Mural Munir, yang kerapkali muncul di tembok & media sosial.

Pertemuan Terakhir dengan Munir

Terakhir saya bertemu munir adalah pada akhir April 2004, ketika ita sedang disibukkan oleh pencalonan presiden/wakil presiden. Munir meminta agar saya mempengaruhi PKB untuk tidak mengajukan atau mendukung calon yang berlatar belakang militer.

Saya tegaskan bahwa PKB tak mungkin mengajukan orang militer, sebab PKB mencalonkan GUS Dur. Tapi saya terlibat perdebatan panas dengan dia ketika dia seperti menekankan bahwa kalau Gus Dur didiskualifikasi oleh KPU, maka PKB tak boleh mendukung militer.

Saya katakan ketika itu bahwa saya dan PKB pasti menolak militerisme, tapi militerisme itu bukan orang atau latar belakangnya, melainkan paham yang serba militer. Orang yang berlatar belakang militer bisa saja demokratis, sebaliknya orang berlatar belakang sipil bisa saja militeristik. Munir sangat keras dengan pendapatnya bahwa pensiunan militer itu akan tetap cenderung militeristik dan membahayakan masa depan demokrasi.

Baca Juga : Gaji dan Korupsi Sepanjang Masa

Kepadanya saya tegaskan, saya takkan pernah mempersoalkan calon presiden kita nanti pensiunan militer atau bukan. Bagi saya, yang penting calon presiden itu harus punya karakter kepemimpinan yang kuat dan menawarkan prospek menjanjikan untuk pemberantasan KKN dan tegaknya hukum.

Kalau ada dua calon dengan kualitas yang sama, yang satu sipil dan yang satu pensiunan militer, pasti saya akan mendukung yang sipil. Tapi, kalau kualitas leadership-nya tidak sama, misalnya yang pensiunan militer lebih kapabel dan berintegritas daripada yang sipil, maka saya akan memilih yang pensiunan militer asal tidak militeristik. Munir tampak kecewa karena kesannya saya terlalu permisif atas peran milter.

Setelah itu, saya tak pernah lagi bertemu secara fisik dengan Munir, tetapi sampai beberapa waktu yang lalu kami masih melakukan “perang” melalui SMS. Dia tetap tegas tak mau presiden yang berlatar belakang militer. Tak mengherankan jika ada kesan, Munir antimiliter.

Kini Munir yang bertubuh kecil dengan suara serak-serak basah itu telah pergi menghadap sang pencipta. Kita takkan pernah melihat diri atau mendengar suaranya lagi, tapi keteguhan sikap dan integritasnya akan terpatri dalam ingatan dan kenangan kita.

Selamat jalan Mas Munir, banyak orang tua ingin punya anak seperti Anda. Dalam keyakinan perjuangan Anda tak pernah takut dan tak pernah mau kalah kepada manusia lain, setinggi apa pun jabatannya. Anda hanya takluk pada takdir Sang Khaliq yang kini telah memanggil Anda.

Baca Juga : Wawancara Majalah Playboy Dengan Putri DN. Aidit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here