Orde Baru

Orde Baru – Tidak ada indikasi yang cukup kuat yang menandai segera berakhirnya kekerasan politik di Indonesia saat ini. Ambon adalah parameternya. Konflik horizontal yang bernuansa SARA dalam dua bulan terakhir ini, bukannya semakin menurun tapi justru kian meruncing.

Tragedi Ambon – juga rentetan peristiwa lainnya di Banyuwangi, Ketapang, Kupang, dst – telah membuatkan teka-teki besar yang sulit dijawab. Tatkala masyarakat menginginkan kekerasan politik segera diatasi, ketika itu pula mereka perlu mengetahui siapa yang berada dibelakang berbagai kerusuhan itu.

Namun, tidak mudah untuk untuk menunjukkan aktor riilnya. Yang terjadi adalah munculnya berbagai spekulasi untuk menjawab teka-teki tersebut. Salah satu spekulasi yang semakin merebak adalah tuduhan terhadap para elit politik yang diduga merasa dirugikan oleh proses demokratisasi saat ini. Orang kemudian berspekulasi dengan menunjuk mantan presiden Soeharto sebagai dalang berbagai macam kerusuhan horisntal, termasuk di Ambon.

Ada spekulasi pula pihak-pihak yang diuntungkan dengan berbagai macam kerusuhan sosial yang tejadi. Bahkan ada gosip yang menuduh Jendral Wiranto sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Baca Juga: Selamatkan Mereka Pak Wiranto

Tentu saja tidak mudah mengiyakan atau menolak spekulasi itu. Hanya sebuah kekuatan intelejen sangat canggih yang bisa memberikan bukti-bukti kuat dalam mengidentifikasi aktor intelektual atau pun provokatornya.

Militer, Posisi Strategis dan Aset Ekonomi

Kalau kita menyimak struktur politik yang dikembangkan Orde Baru, maka secara politis yang terbangun secara mapan adalah kelompok militer. Baik sebagai individu maupun institusi.

Kelompok militer ini merupakan sebuah kekuatan yang memonopoli kekerasan sebagai upaya untuk menjalankan otoritas negara, sekaligus kekuatan yang mendominasi posisi-posisi yang semestinya dipegang sipil.

Berbagai posisi strategis dalam birokrasi, telah didominasi oleh militer. Di luar itu, mereka juga dominan secara ekonomis. Aset-aset ekonomi besar dikuasai sepenuhnya. Bahkan sampai lembaga koperasi sekalipun.

Dari tujuh pilar penting koperasi lima diantaranya adalah koperasi yang dimonopoli. Mereka bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas ekonomi tersebut. Atas dasar inilah sangat wajar bahwa militer merupakan sebuah kekuatan yang saat ini sangat diuntungkan oleh Orde Baru.

Baca Juga: Militer dan Politik di Indonesia, Sebuah Buku yang Mengguncangkan

Pada saat yang sama sejalan dengan dominasi militer, dan sekaligus juga mau bekerjasama dengan birokrasi sipl, telah terjadi proses peminggiran terhadap posisi partai politik.

Proses demokratisasi yang sedang berlangsung sekarang justru akan menempatkan partai politik sebagai panglima, sementara militer kembali sebagai prajurit. Sebetulnya hal ini bisa dilihat dari indikasi proses pemilu mendatang yang akan semakin demokratis.

Berkembangnya sistem multi partai yang sekaligus menempatkan partai politik sebagai aktor dominan akan menyingkirkan posisi militer. Dengan demikian militerlah yang paling dirugikan oleh proses demokratisasi.

Berbagai macam kerusuhan yang terjadi belakangan ini akan dengan mudah dijelaskan dengan mengatakan bahwa militerlah dibalik semua itu. Karena kerusuhan akan membangun legitimasi kehadiran militer, kerusuhan itu akan mengganggu partai politik, mengganggu demokrasi politik, sekaligus mengganggu proses bangkitnya kembali sistem demokrasi multi-partai.

Orde Baru
Esai Dr. Pratikno yang terbit di Tabloid Adil Nomor 23 tahun ke 67 10-16 Maret 1999. Sumber: Tabloid ADIL.

Bagaimana dengan Masyarakat Sipil?

Tetapi apakah tidak mungkin kerusuhan yang terjadi juga bermula dari masyarakat, bukan semata-mata dari militer? Jawabannya sangat mungkin.

Setidaknya ada dua alasan yang bisa diajukan. Pertama, sebetulnya masyarakat kita selama orde baru telah terdidik dengan baik untuk menggunakan kekerasan fisik, kekerasan massal sebagai instrumen negosiasi politik. Orde Baru sama sekali tidak memberikan peluang bagi mereka untuk terlibat dalam proses mengambil keputusan.

Oleh karena itu sejarah Orde Baru menunjukkan bahwa ketika masyarakat ingin diperhatikan secara politis, tidak ada media lain selain kekerasan. Karena kekerasan merupakan satu-satunya upaya untuk menembus kekuasaan politik yang sangat elitis. Sehingga proses ini juga telah menjadikan masyarakat menggunakan instrumen kekerasan sebagai media untuk mempengaruhi kebijakan politik.

Alasan kedua, selama ini telah terjadi proses militerisasi secaara kultural, dan ideologis.  Yaitu, simbol-simbol kehadiran militer itu telah merasuk di dalam kehidupan sipil.

Contohnya, karena militer posisinya sangat prestisius, telah berkembang dikalangan masyarakat bahwa militer menjadi idola, sebuah kelompok hero, pahlawan, sebuah aktor yang kuat, aktor yang dominan. Oleh karena itu sekaligus terjadi pencitraan militer yang semakin lama semakin tinggi.

Sebagai contoh, organisasi-organisasi sosial yang secara politis mestinya berposisi yang bertentangan dengan militer, telah menerapkan ideologi militer. Sebagai satu contoh, berkembangnya organisasi ‘paramiliter’, semacam satgas, banser, dan organisasi sosial yang berperilaku, berseragam berpakaian layaknya militer.

Baca Juga: Vonis yang Menyingkap Borok

Jadi semua kekuatan sosial politik yang anti militer pun ternyata telah terabsorbsi militerisasi secara ideologis dan kultural. Itu artinya punya potensi kekerasan luar biasa. Sehingga mayarakat non militer pun telah menjadi kekuatan miter yang piawai yang sahih dengan berbagai macam kekerasan.

Tidak mudah untuk menentukan apakah aktor politik, militer sebagai pihak yang bertanggung jawab, ataukah masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam proporsi yang sama.

Yang bisa dikemukakan adalah ketika dua kekuatan utama yang telah fasih dan piawai dalam menggunakan kekerasan itu hadir secara bersamaan di tempat yang sama, maka bisa dipastikan akan menimbulkan kekerasan sosial yang dahsyat. Itulah yang terjadi di Ambon saat ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here