Pelanggaran HAM

“Sepuluh kata-kata takkan cukup menggantikan seorang itu. Agar matinya Munir punya arti bagi perjuangan orang-orang Indonesia yang baik, mestinya kita melupakan diri kita masing-masing dan merapatkan barisan mengambil alih perlawanannya…”

SMS (pesan singkat) itu dikirim oleh Nono Anwar Makarim yang saat itu sedang berada di perbatasan Yordania dan Irak sebagai respon dari SMS saya kepadanya tentang meninggalnya munir. Melalui SMS, kami  juga mendiskusikan penerbitan buku untuk peringatan 100 harinya. Bahkan  memikirkan fundraising untuk beasiswa anak-anaknya.

Baca Juga : Militer & Kekerasan Massa

Untuk pertama kalinya, saya berjumpa dengan Munir pada 1999. Waktu itu, saya mengoordinasikan Workshop Nasional “Military Without Militarisme” di lima provinsi. Saat itu, Munir dijadwalkan bicara di Bandung. Workshop yang diselenggrakan PMB-LIPI itu sebagai respon atas reformasi internal di tubuh TNI dalam bentuk redifinisi, reposisi, dan reaktualisasi yang terkenal dengan Paradigma Baru TNI.

Dalam Workshop tersebut dibahas apakah paradigma baru TNI sudah menjawab dan memberikan koreksi signifikan atas peran politik TNI dalam berbagai lingkup persoalan selama ini. Munir membahasnya dari aspek HAM. Saya ingat betul, saat itu dia tidak sehat, namun memaksa untuk datang.

Tim Mawar

Salah satu yang membuatnya bersemangat, karena workshop ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, praktisi, akademisi, anggota DPRD, dan kalangan militer. Menurut dia, ini penting dilakukan.

Bukan munir namanya kalau tidak hadir dengan analisis dan kritik tajamnya. Kekayaan datanya dan pembacaan realitasnya yang mengagumkan mungkin yang sering membuat panas kuping petinggi militer di negeri ini.

Kekutan Munir terletak dari kejeliannya dalam membongkar sesuatu di balik tampilan fakta yang ada. Hal ini terlihat ketika ia membahas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tim Mawar, anggota Kopassus, pada peristiwa penculikan para aktivis tahun 1998.

Ia bercerita, saat di depan sidang pengadilan militer tersebut seorang prajurit memberikan argumentasinya,”…karena terdorong oleh suara hati nurani, kami melakukan tindakan pengamanan (penculikan) terhadap mereka (para aktivis mahasiswa)”.

Baca Juga : Si Kecil Antimiliter

Munir sangat prihatin. “Sebuah realitas yang absurd,” katanya. Bagaimana sebuah praktek antikemanusiaan hidup dalam sebuah sistem nilai yang mendasari kehidupan sebuah sistem kekuasaan. Menurut Munir, cerita “suara hati nurani” itu bukanlah hal baru. Sebab, antara pelanggaran HAM dan pembenaran tindakan aparat militer telah hidup seperti dua muka keping uang logam, terutama selama masa Orde Baru.

Menurut dia, di sinilah kita dapat mempelajari secara lebih mendalam bagaimana pertautan antara pelanggaran HAM dan watak dari sebuah rezimentasi politik yang berbasis kekuatan militer serta watak politik militer sebagai pusat legitimasi kebenaran sebuah negara. Dalam konteks inilah, kemudian bisa dipahami betapa Munir amat menggarisbawahi bahwa permasalahan pelanggaran HAM tidak semata-mata didekati dari aspek moral, tetapi sebuah realitas politik dan sekaligus menjadi problem sebuah sistem otorian. Dan hal ini tentu saja tidak mengabaikan dan melupakan pentingnya melihat unsur-unsur keadilan bagi para korban dan masyarakat.

Kesederhanaan & Keistimewaan Munir

Munir adalah sosok yang istimewa. Kesederhanaannya menyilaukan banyak kawan. Hal ini bisa terlihat dari respons puluhan SMS maupun telepon kepada saya, dari berbagai kalangan, praktisi, akademisi, bahkan kawan-kawan militer yang sering dikritiknya dan pernah terlibat diskusi satu forum dengannya.

Kajiannya tentang HAM memungkinkan dia melintasi sekat-sekat kajian lainnya: militer, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, bahkan persoalan keadilan gender. Karena esensi semua persoalan yang ada pada akhirnya adalah bersentuhan dengan persoalan mendasar manusia, hak asasinya.

Siapa pun tahu bagaimana ia memberikan sebagian besar penghargaan yang diterimanya untuk disalurkan bagi perjuangan kemanusiaan. Masih segar dalam ingatan, ketika saya mengoordinasikan bantuan dana korban pemerkosaan di bawah umur, secara spontan ia menyerahkan seluruh honorariumnya sebagai pembicara yang diterimanya pada hari itu kepada saya untuk diberikan kepada gadis berumur 12 tahun yang memerlukan biaya operasi persalinannya.

Baca Juga : Aceh & Manuver Gus Dur

Hampir dua tahun terakhir, sekolah merupakan obsesi baginya. Ketika dia mengatakannya, saya justru tidak setuju dengannya. Saya mengatakan, sekolah justru akan membuatnya bodoh. Untuk sebagian orang, sekolah memang perlu tapi tidak untuknya. Dengan sok tahu saya bilang, “itu akan membatasi keliaran berpikir dan menumpulkan analisisnya yang tajam dan kritis itu.”

Tentu saja ia menganggap main-main, meski saya serius mengatakannya. Sebulan sebelum dia wafat, saya sempat mengobrol dengannya agak lama di kantornya. Saya menanyakan kabar dan rencana sekolahnya.

Dia tampak gelisah. Dia mengatakan sedang memutuskan hal terbesar dalam hidupnya, yaitu sekolah. Seandainya sekolah itu ternyata tidak membuatnya betah dan nyaman, dengan enteng dia bilang akan balik lagi secepatnya ke Indonesia. Ya, kenyataannya ia memang  kembali dengan cepat, tanpa sempat menjalani sekolahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here