resensi buku ekonomi politik

Mengukur secara ilmiah “tabir misteri”, apakah perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Para elite ternyata kurang berminat pada kalangan miskin dan lemah. Sayang, hanya berhenti pada analisa.

Judul: Politik dan Pembangunan Ekonomi.

Pengarang: Albert Widjaja.

Tebal: 277 Halaman.

Penerbit: LP3ES, 1982

Studi mengenai Indonesia modern, khususnya mengenai pembangunan ekonomi, sering ditulis para sarjana barat. Karena itu terbitnya buku/disertasi saudara Albert Widjaja ini perlu kita sambut di tengah kelangkaan penerbitan tentang proses pembangunan yang ditulis sarjana Indonesia.

Juga penting, karena melalui buku Albert Widjaja dapat mengungkapkan secara ilmiah “tabir misteri” yang selama ini menutupi alam pikiran rakyat Indonesia. Ialah: Apa perbedaan dasar antara Orde Lama dan Orde Baru?

Apakah pimpinan elite Orde Baru lebih “development oriented’, dalam artian luas, dari pemimpin rezim Orde Lama? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menjadi tema pokok buku ini.

Kurun waktu yang dipilih Albert Widjaja, untuk membandingkan perkembangan politik dan pertumbuhan ekonomi antara rezim Orde Lama dan Orde Baru, adalah antara 1961-1964 daan 1968—1971.

Albert Widjaja menarik beberapa kesimpulan sangat penting yang akan mempunyai dampak jangka panjang terhadap kelestarian pembangunan di negeri kita.

Baca Juga: Pergumulan Kaum Hijau

Orde Baru memang telah berhasil membuat suatu perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Para perencana ekonomi dan para penguasa, menurut Albert Widjaja, telah berhasil membangun.

Ini dibuktikan dengan semakin naiknya konsumsi masyarakat, ekspor, dan produksi beras – tiga variabel ekonomi yang menunjukkan kemacetan dalam periode Orde Lama.

Tetapi menurut Albert Widjaja, keberhasilan membangun perekonomian pada periode 1968-1971 diikuti timbulnya gejala yang menunjukkan bahwa para elite Orde Baru kurang berminat pada mobilitas, keadilan sosial, dan perbaikan nasib kalangan miskin dan lemah (hal.216).

Sayang, Albert Widjaja tidak secara eksplisit menjelaskan mengapa. Apakah kurangnya perhatian terhadap keadilan sosial erat hubungannya dengan depolitisasi dari proses pembangunan Indonesia periode 1968-1971?

Ketimpangan Pembangunan Mengancam “Sustainability” Dan “Stability” Sistem Politik

Ataukah gejala orientasi para elite Orde Baru pada status quo ada hubungannya dengan usaha mereka memonopoli faktor-faktor produksi? Tetapi kenyataan bahwa elite Orde Baru adalah elite yang mempertahankan status quo merupakan gejala yang memprihatinkan, karena akan sangat menentukan kelestarian pembangunan itu sendiri.

Evaluasi suatu hasil pembangunan di negeri berkembang selalu didasarkan pada “production measurement”. Pembangunan dianggap berhasil bila telah berhasil menaikkan produksi. Jarang orang mengevaluasi keberhasilan berdasarkan “’sustainabilitysystem” dan “stability system”.

Cover Buku Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi
Kredit Foto: Majalah Tempo

Untuk mencapai keadaan ideal, yakni sistem yang dapat menaikkan produksi dan sekalius melestarikan sistem itu sendiri, perlu adanya budaya politik yang lebih akomodatif dari para elite Orde Baru yang dipercaya mengantar rakyat Indonesia ke tingkat hidup yang lebih baik.

Dalam hal ini berarti sifat yang tanggap terhadap kritik, terhadap nasib orang miskin, dan bukan reaktif dan defensif. Kepemimpinan yang hanya berminat memelihara status quo atau memupuk kepentingan sendiri hanya menghasilkan ketimpangan pembangunan.

Dan ketimpangan pembangunan sendiri akan mengancam, dalam jangka panjang, “sustainability” dan “stability” sistem politik itu sendiri.

Baca Juga: Cerita Pendek yang Praktis

Kelemahan lain, yang kami temui dalam buku ini, ialah tidak  adanya rekomendasi penulis untuk memperbaiki sistem politik yang ada saat ini. Pengarang berhenti pada analisa, tidak beranjak lebih lanjut ke suatu “problem solution”. Ini mungkin disebabkan sifat “rikuh”, yang takut dianggap “menggurui”.

Walau begitu, kami berpendapat buku ini perlu dimiliki oleh para ilmuwan dan pengamat proses pembangunan. Dengan membacanya, orang akan merasa bahwa sebenarnya  hambatan pembangunan di negara kita tidak mutlak disebabkan oleh “massa rakyat yang bersifat tradisional”.

Lebih kompleks dari pada itu karena para elite kita pun, yang selama ini kita harapkan telah memiliki budaya politik modern, masih tradisional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here