Ali Sastroamidjojo
Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Menteri Urusan Ekonomi, di bawah PM. Ali Sastroamidjojo. Iskaq mengeluarkan edaran bagi para importer nasional, akan dikeluarkan 80% -90% lisensi devisa. Sumber: GATRA.

Ali SastroamidjojoMR. Iskaq Tjokrohadisuryo dikenal sebagai politikus tulen. Ia, bersama Bung Karno, Tjipto Mangunkusumo, dan Sartono, mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung, pada 1927. Iskaq menjadi salah satu pimpinan awal PNI.

Sekitar tiga dekade kemudian, tepatnya pada 1953, Iskaq mendapat pos penting. Ia diangkat menjadi Menteri Urusan Ekonomi, membawahkan urusan perindustrian dan perdagangan, di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Iskaq langsung menelurkan programnya dengan jargon populis: “Dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional”.

Iskaq memang dikenal sebagai “sayap kiri PNI yang nasionalis”. Ia berkali-kali menyatakan, importir pribumi kurang mendapat perlindungan dari pemerintah. Pada 8 September 1953, ia mengeluarkan edaran: bagi para importer nasional, akan dikeluarkan 80% -90% lisensi devisa.

Baca Juga: Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa

Dengan izin sakti dari kementrian Iskaq, importer bisa mendatangkan hampir segala jenis produk. Seng atap, tekstil, onderdil sepeda, barang kelontong, kertas HVS, hingga ban mobil dan karung goni boleh diimpor. Pemerintah akan menyediakan devisanya.

Beleid populis ini mendapat dukungan dari para pengusaha pribumi, terlebih lagi dari para pengusaha yang juga politikus PNI. Memang kelompok terakhir inilah yang mendapat untung besar dari beleid nasionalisasi itu. Dengan cepat Iskaq menyebarkan lisensi impor, kredit pemerintah, serta dana perbankan lainnya kepada pengusaha yang punya kaitan erat dengan PNI.

Pengusaha Pribumi Menyelewengkan Lisensi Impor

Hasilnya, lisensi impor menggembung dengan cepat. Dalam memoarnya, Ali Sastroamidjojo menulis, “Indonesianisasi berjalan begitu cepat. Pada November 1954, kurang lebih setahun setelah Iskaq menjadi menteri, jumlah total dari pribumi impotir meningkat menjad 2.000 buah. Delapan kali lebih banyak dibanding pada akhir 1950. .. Sayangnya, banyak orang pribumi yang sekedar mendapat lisensi. Mereka menjual izinnya kepada pengusaha Tionghoa..” Dalam bahasa populer sekarang, mereka disebut sebagai pengusaha “Ali-Baba”.

Politikus bekerja dengan rumus demi massa, karena ia memang harus mengganti suara yang mereka berikan. Kalkulasi inflasi, defisit neraca berjalan, serta keuntungan ekonomi ditaruh di bagian belakang. Dalam sembilan bulan, utang pemerintah membengkak lebih dari tiga kali lipat.

Baca Juga: Aceh dan Manuver Gus Dur

Cadangan devisa terkuras. Nilai rupiah merosot tiga perempat kali terhadap dolar Amerika. Munculnya importir kecil tanpa pengalaman, yang hanya mengandalkan lisensi, membuat suasana di pelabuhan dan perbankan bertambah semrawut.

Pemerintah Amerika, yang tengah berusaha agar Pemerintah Indonesia tak belok ke kiri, sebetulnya ingin mengulurkan bantuan. Namun, melihat semrawutnya suasana, mereka urung. Dalam suratnya ke Washington, Duta Besar  Amerika di Jakarta, Hugh s. Cumming, menulis, “Walaupun Indonesia sangat membutuhkan bantuan finansial, saya tidak dapat merekomendasikan agar pemerintah kami memberikan bantuan, atau mendorong investor swasta bergerak, sampai Indonesia membenahi keadaan rumahnya” (Paul F. Gardner, Lima puluh tahun Hubungan Indonesia- Amerika Serikat, Sinar Harapan, Jakarta, 1999).

Ali Sastroamidjojo
Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Menteri Urusan Ekonomi, di bawah PM. Ali Sastroamidjojo. Iskaq mengeluarkan edaran bagi para importer nasional, akan dikeluarkan 80% -90% lisensi devisa. Sumber: GATRA.

Iskaq Tjokrohadisuryo Jatuh

Bukan keberatan Amerika itu yang kemudian membuat Iskaq jatuh. Beleidnya membuat namanya rontok dipartai oposisi, dan negara donor. Pada 1955, Ali Sastroamidjojo mengadakan perombakan kabinet. Iskaq dicopot.

Pihak paling keras yang marah pada ulah Iskaq ternyata orang bangsa sendiri: Gubernur Bank Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara, dan Menteri Keuangan Ong Eng Die, yang kebetulan juga dari PNI. Iskaq ternyata tidak membicarakan beleid impornya dengan dua sohibnya di Dewan Moneter itu.

Baca Juga: Menotok Urat Nadi Koruptor

Tahun ini, peristiwa Iskaq dengan beleid nasionalisasinya itu tepat setengah abad berlalu. Di usia kemerdekaan Indonesia yang tahun ini 60 tahun, rasanya harus kita akui, berbagai kasus lama yang menimpa era Iskaq, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga negara, tak juga kunjung pergi. Indonesia di usianya yang ke-60 memang masih harus banyak belajar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here