gerakan daerah
Michael Malley menulis esai berjudul Daerahisme. Isinya memetakan pola gerakan daerah tahun 1950 dan 1990. Sumber Foto: FORUM KEADILAN.

Gerakan Daerah – Pengintegrasian berbagai suku dan daerah, bahkan bangsa dan negara, menjadi satu negara-bangsa, jarang sekali berlangsung damai, cepat, dan tuntas. Bukti dan korbanya cukup banyak.

Sejak perang dingin berakhir, banyak negara yang mengalami “musibah” seperti itu, misalnya Checnya, Bosnia, Somalia, Burundi, dan Angola. Ada lagi, Meksiko yang dilanda pemberontakan Chiapas dan tentara Turki yang melancarkan serangan terhadap suku Kurdi.

Barangkali, yang paling jarang diingat dalam konteks ini adalah pembentukan negara-negara yang dijuluki “negara maju”. Di Inggris, Prancis, Italia, Amerika, dan banyak negara maju lainnya, pengintegrasian berbagai daerah-yang berbeda secara etnis, basis ekonomi dan tingkat pembangunan, maupun sistem politiknya-juga meminta korban yang tak sedikit. Dan, kini, perbedaan antardaerah di negara itu tetap ada. Perbedaan ini senantiasa menjadi bibit-bibit daerahisme.

Pengintegrasian Indonesia juga diwarnai peristiwa dan pemberontakan daerah. Setelah setengah abad kemerdekaan, patut dicatat bahwa hampir semua gerakan regional sudah lenyap dan tak mungkin muncul lagi. Sebut saja, pemberontakan yang melanda Aceh, Sumatra, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku pada tahun 1950-an.

Perbedaan Gerakan 1950 dan 1990

Pada tahun 1990-an, tinggal tiga gerakan daerah yang mengadakan “pengacauan” secara fisik, yaitu Organisasi Papua Merdeka, Fretilin, dan Gerakaan Aceh Merdeka. Mereka ini disebut-sebut tak aktif lagi dan tak memiliki kekuatan yang memadai untuk menghadapi ABRI. Pendukung gerakan-gerakan ini di luar negeri pun sudah tak punya harapan. Mereka tahu tujuannya tak akan tercapai tanpa kekuatan bersenjata.

Baca Juga: Ali – Baba

Jika gerakan daerah dari dua periode ini dibandingkan, ada dua perbedaan yang mencolok. Pertama, gerakan 1950-an dapat menggoyahkan stabilitas nasional, sedangkan gerakan yang terjadi tahun 1990-an sulit untuk mempengaruhi agenda politik nasional – apalagi mengubah struktur dan sistem politik.

Kedua, gerakan 1990-an tak hanya menunut perubahan di pemerintah pusat atau kebijakannya, seperti halnya gerakan 1950-an, tapi juga juga ingin memisahkan diri dari republik ini.

Arena politik internasional setelah 50 tahun kemerdekaan Indonesia juga jauh berbeda dengan tahun-tahun awal kemerdekaan. Waktu itu, arus sejarah sedang bergulir untuk mengakhiri penjajahan dan mendukung kedaulatan negara-negara baru.

Sekarang, masyarakat internasional lebih memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dalam negara-negara yang sudah merdeka. Mereka juga tak segan-segan menyodorkan argumen yang membenarkan intervensi ke suatu negara yang bergolak.

Bagaimana masa depan Indonesia, mengingat kenyataan historis dan suasana internasional  dalam era globalisasi ini? Mungkinkah rasa daerahisme muncul lagi karena perubahan politik di republik ini? Pertanyaan ini sulit dijawab dengan pasti. Ada pelajaran yang dapat ditarik dari sejarah daerahisme di Indonesia dan negara lain.

gerakan daerah
Michael Malley menulis esai berjudul Daerahisme. Isinya memetakan pola gerakan daerah tahun 1950 dan 1990. Sumber Foto: FORUM KEADILAN.

Pembangunan Yang Sentralitis

Di mana-mana, sifat yang mengutamakan identitas daerah merupakan suatu potensi perpecahan. Ini bukan cuma menjadi perhitungan kaum politisi. Para pemilik dan manajer klub bola, promotor seni, dan sebagainya juga memperhitungkannya. Potensi ini bisa digali dan dimanfaatkan, atau dapat muncul secara spontan dari masyarakat sendiri.

Umumnya, potensi daerahisme itu muncul tak semata sebagai reaksi terhadap kebijakan atau tindakan pusat, atau daerah lain yang dianggap merugikannya. Potensi itu juga bisa meledak karena kondisinya, ternyata tak seperti yang diharapkan sebelumnya.

Pada tahun 1950-an, banyak orang luar Jawa merasa kepentingannya tak diperhatikan oleh pemerintah yang berpusat di Jawa. Ini yang menjadi pemicu konflik. Mereka merasa sumbangannya bagi negara kesatuan pada awal republik kurang memadai dibandingkan dengan yang diterimanya dari pusat.

Tanggapan pusat terhadap keluhan dan tuntutan dari daerah suka terlambat. Pada tahun 1956, DPR menyetujui undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena terlambat, hal ini tak bisa mencegah pecahnya pemberontakan daerah di Sumatra dan Sulawesi.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah banting stir. Tentara dikirim ke daerah pemberontak. Pasal-pasal dari UU tentang pemerintahan daerah yang memberi kewenangan ke daerah ditiadakan oleh Soekarno. Indonesia kembali ke UUD ’45, dan mulailah pola pemerintahan dan pembangunan ekonomi  yang sentralistis.

Baca Juga: Sebuah Nama untuk Negeri Merdeka

Sejak periode itu, belum banyak perubahan atas pola ini. UU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah belum diganti, tapi tak dilaksankan. UU tentang pemerintahan daerah diganti dengan UU No.5/1974 yang sangat sentralistis. Dan, ABRI tentu saja selalu siap untuk mengatasi setiap gerakan daerah yang berpotensi mengancam keutuhan negara kesatuan.

Walau pola ini belum berubah, arus globalisasi terus menggelinding dengan membawa kesempatan dan tantangan. Pada dasarnya, globaliasi menuntut pengambilan keputusan secara lebih cepat dan efisien. Demi efisiensi ini, pengambilan keputusan harus bisa dilakukan sedekat mungkin dengan saat dan tempat tuntutannya muncul. Dengan kata lain, globalisasi menuntut desentrallisasi – suatu hal yang sebenarnya merupakan paradoks.

Pengintegrasian negara dan bangsa tak pernah selesai. Negara maju pun masih mencari format yang tepat untuk menghadapi tantangan baru. Bibit-bibit daerahisme tak pernah lenyap. Dampak yang muncul sangat tergantung dengan cara menanganinya.

Ini adalah kesimpulan yang sederhana. Tapi, ini penting untuk diingat, tak semua konflik bersenjata pada masa lalu harus kembali dikobarkan. Tentu, semua  itu menuntut penanganan yang arif dan bijaksana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here