konsep bangsa
Esai Ong Hok Ham di TEMPO, 9 November 1985, tentang sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Istilah Indonesia sudah dipakai para sarjana sejak pertengahan abad ke-19. Namun, hanya sebagai istilah ilmiah – dan, secara demikian, daerah yang lebih luas juga dapat masuk dalam istilah itu, daripada hanya daerah republik Indonesia kini.

Istilah Indonesia mulai menjadi istilah politik pada abad ke-20, di zaman yang disebut pergerakan nasional, jelasnya pada 1920. Ada perhimpunan mahasiswa Indonesia di Nederland yang menamakan diri Perhimpunan Indonesia, dengan penerbitan Indonesia Merdeka (1925); ada organisasi Indonesia Muda; dan seterusnya.  Tanggal 28 Oktober 1928 terkenal pula sebagai hari Sumpah Pemuda, salah satu puncak dalam proses perkembangan bangsa Indonesia dan sebuah proklamasi tentang adanya bangsa Indonesia.

Memang harus ditekankan bahwa konsep bangsa ini lahir sebelum kelahiran Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Demikianlah dalam teori politik modern, harus ada masyarakatnya dahulu sebelum ada negara. Tetapi, dengan demikian, eksistensi bangsa ini tidak demikian tua – baru, katakan saja, sejak 28 Oktober 1928, masa yang singkat dibandingkan dengan ribuan tahun sejarah Indonesia sebelumnya.

Ada tiga unsur penting dalam hidup proklamasi eksistensi bangsa itu. Yakni satu bahasa, satu tanah air, dan satu nasib bersama. Konsep bangsa semacam ini diambil dari Eropa. Ernest Renan mengemukakan mengenai nasion,  bahwa ia memiiki ketiga unsur itu.

Renan berkesimpulan demikian dari revolusi di negaranya, Revolusi Prancis 1789. Jadi, pun di Eropa konsep bangsa tidak terlalu tua – hanya seabad ditambah dua-tiga dasawarsa sebelum Sumpah Pemuda di Indonesia.

Seorang ahli ilmu politik modern, B.R. O’G. Anderson dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, menamakan masyarakat nasion (bangsa) ini satu komunitas yang imagined, yang diciptakan dan berada dalam imajinasi (pemikiran) orang-orang dari bangsa itu.

Di Eropa, juga di Asia, konsep bangsa menggantikan kesatuan-kesatuan yang lebih tua: kesatuan dinastik dan kesatuan umat agama. Pada konsep dinastik di Indonesia juga tidak ada pengertian bangsa, seperti terlihat dari gelar raja-raja, seperti Paku Buwono, Hamengkubuwono, Raja Semesta Alam, dan Syah Alam. Seorang Paku Buwono menjelaskan kedudukan kosmosnya, bukan keduduakannya dalam masyarakat atau bangsa.

Di Eropa, munculnya rasionalisme sebagai unsur dominan dalam pemikiran masyarakat mendorong konsep bangsa menggantikan konsep umat dan dinastik. Di Indonesia dan Asia, Afrika  atau bagian dunia di luar Eropa, unsur kolonialisme ikut menentukan lahirnya konsep bangsa.

Bacaan Cetak

Menurut Anderson, tidak ada pengaruh lebih besar yang membentuk bangsa ini daripada yang diberikan oleh penerbitan buku-buku, koran, majalah, dan seterusnya, dalam bahasa setempat. Setiap orang dari bangsa tertentu sebenarnya hanya segelintir anggota bangsanya, dan karena itu masyarakat bangsa ini hanya ada dalam konsep. Namun, melalui bacaan, orang membayangkan adanya masyarakat itu. Secara otomatis, setiap membuka koran, kita membagi-bagi berita menjadi berita luar negeri dan berita dalam negeri – bila tidak dibagi-bagi oleh koran atau majalah itu sendiri.

Melalui bacaan sebuah novel Indonesia, misalnya, kita membayangkan masyarakat lebih luas – ada toko-toko, pasar, para pejabat, para pedagang, lembaga-lembaga masyarakat, anggota-anggota sebuah bangsa. Orang menjadi berprihatin mengenai panen kedelai, masalah petani atau pedagang yang menjadi korban hukum, biarpun sikap itu hanya akibat bacaan.

Konsep kebangsaan ini menyebabkan misalnya orang Melayu di Sumatera Timur, yang serumpun, sebahasa-asal dan seagama dengan orang Melayu Malaysia, merasa lebih bersatu dengan, katakan saja, orang Ambon yang beragama Kristen, berambut keriting dan secara suku bangsa berbeda dengan suku Melayu, daripada dengan orang Melayu di Semenanjung.

Peran bacaan, di segi lain, sangat menentukan dalam meletakkan dasar bahasa nasional dan tentunya dalam orientasi intelektual bangsa itu. Pun terkadang dapat menyatukan pengalaman sejarah; dapat membuat Majapahit milik Sumatra atau Pattimura milik Tapanuli, dan sebaliknya menjadikan Iskandar Muda dari Aceh milik Maluku. Sebab, bacaan ini memasuki buku-buku sekolah, dan standardisasi dalam hal ini ikut serta membentuk kesadaran.

Baca Juga : Sebuah Nama untuk Negeri Merdeka

Masyarakat bangsa itu tetap ciptaan – biarpun satu realita yang makin lama makin menjadi satu-satunya pegangan orang. Dalam zaman kolonial, misalnya, kebanyakan partai politik mengambil teritori kolonial sebagai daerah nasional; seperti partai komunis di Indocina, biarpun koloni Perancis ini dengan jelas terdiri dari tiga bagian: Vietnam, Laos, dan Kamboja. Demikian  juga partai-partai di Indonesia (Insulinde, PNI, bahkan Sarekat Islam dll) melihat pada teritori Hindia Belanda.

Negara dinastik, maupun konsep umat, tidak demikian sifatnya. Ada contoh raja-raja Eropa yang menganggap bacaan cetak sebagai subversi terhadap kekuasaan, dan berusaha – pada abad-abad pertama buku dicetak – melarangnya. Mereka gagal.

Umat agama, dalam pada itu, sering mengabaikan bahasa-bahasa lokal. Agama katolik, misalnya, menekankan bahasa latin. Umat Hindu menganggap bahasa Sansekerta bahasa Suci, demikian juga umat Islam terhadap bahasa klasik Arab (Quran).

Akhirnya pengaruh bacaan cetak, lebih-lebih bacaan fotokopi, kaset, dan alat-alat komunikasi modern, akan mewujudkan masyarakat senasib atau masyarakat yang ingin menentukan nasib sendiri. Dan kesadaran bahwa nasib harus ditentukan dalam batas-batas teritori bangsa dapat mempertinggi ketegangan.

Validitas Negara Kebangsaan

Tetapi ketika Renan mengemukakan teorinya mengenai bangsa, sudah ada banyak kritik, Mislanya Swiss di Eropa; mereka berbangsa satu tapi berbahasa Italia, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Anderson juga menekankan bahwa revolusi-revolusi di Benua Amerika, baik di Utara (Amerika Serikat) maupun Amerika Latin, tetap memakai bahasa-bahasa penguasa kolonial sebagai bahasa nasional mereka.

Amerika Serikat memakai bahasa Inggris; negara-negara Amerika Latin memakai bahasa Spanyol dan Portugis (di Brasil) – tapi mereka negara-negara nasional dan tidak kurang nasionalis hanya karena memakai bahasa yang sama dengan bahasa bekas imperialis.

Demikian juga negara-negara Asia Afrika yang baru, baik yang memiliki bahasa sendiri seperti Indonesia, Malaysia, Burma, maupun yang mengakui bahasa kolonial sebagai bahasa resmi seperti India, Filipina, Singapura.  Belum tentu yang satu kurang nasionalis dari yang lain.

Soekarno, Hatta, dan generasi para nasionalis pun lebih fasih dalam bahasa Belanda daripada generasi mahasiswa kini yang hanya mengenal bahasa Indonesia, tapi generasi angakatan ’28 itu belum tentu kurang patriotik dari generasi kini.

Baca Juga : Diplomasi Beras PM Sjahrir

Ada tiga unsur yang menghantui konsep bangsa ini, yang mengesalkan bagi para pemikir nasionalisme. Pertama, bangsa-bangsa itu secara obyektif berusia muda, misalnya bangsa Indonesia; tetapi di mata kaum nasonalis  sering dilihat – secara subyektif – berakar tua sekali, sampai ribuan tahun.

Kedua, setiap orang di dunia kini (kecuali beberapa gelintir) terpaksa memiliki kebangsaan. Kalau manusia selama ini dibagi dalam ketegori laki-laki dan perempuan, kini kebangsaan juga menjadi kategori.

Ketiga, nasionalisme memiliki kekuatan politik yang besar sekali, tetapi konsepnya tidak didukung oleh para pemikir ulung, seperti Marx, Weber, dan Adam Smith. Demikian Anderson.

Kekuatan politik nasionalisme itu dibuktikan dalam abad ke-20 ini. Yang mengherankan, dalam peperangan dan revolusi abad ini, ada kereelaan berjuta-juta manusia untuk mati demi tanah air, bangsa, dan negara mereka.

Konsep bangsa ini telah menghancurkan imperium-imperium seperti Hindia Belanda, Britania Raya, Prancis, juga kekaisaran dinastik seperti Habbsburg, Ottoman (Turki), atau Romanov di Rusia. Tetapi kini, dalam negara-negara kebangsaan yang tua seperti di Eropa Barat, timbul pula subnasionalisme dengan contoh paling jelas  di Inggris; di sini bukan saja ada nasionalisme Irlandia, tetapi Skotlandia. Lebih-lebih di negara-negara Afrika.

Demikian dominannya konsep negara kebangsaan ini, sehingga pun di antara negara-negara komunis terdapat permusuhan, seperti antara Rusia dan RRC, lebih-lebih antara RRC dan Vietnam. Mungkin sekali bila tidak ada tentara Soviet di Eropa Timur dan daerah Balkan, akan ada peperangan di antara negara-negara komunis.

Dengan singkat, khususnya setelah Perang Dunia II, dunia hampir seluruhnya didominasi bentuk negara kebangsaan, satu-satunya bentuk kesatuan politik yang sah kini. Karena di mata rakyat negara kebangsaan itu sesuatu yang tidak relevan ikatannya dibandingkan dengan ikatan keluarga (ayah, ibu, anak-anak), dan ini bisa berlainan dengan di kalangan para penguasa, maka negara itu bisa disebut Vaterland, Muterland, atau Ibu Pertiwi.

konsep bangsa
Esai Ong Hok Ham di TEMPO, 9 November 1985, tentang sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Nasionalisme di Indonesia

Kerajaan tradisional di Indonesia tidak mengenal konsep wilayah: seorang Paku Buwono atau Hamengkubuwono memerintah seluruh jagat – biarpun dalam praktek kekuasaannya hanya seluas keraton dan lingkungan sekitarya ditambah berbagai daerah yang mengirimkan upeti. 

Republik Indonesia, bairpun luasnya dari Sabang sampai Merauke, dengan ribuan pulau dan penduduk yang banyak, tetap ada batas-batasnya, dan penduduknya  berpikir dalam batas-batas itu.

Yang melahirkan konsep nasionalisme ini kaum cendekiawan. (Sistem kolonial tidak mengizinkan adanya tuan tanah, golongan bangsawan yang kuat, borjuasi, dan lain-lain). Golongan cendekiawan di zaman penjajahan adalah mereka yang berbahasa dua: Belanda, bahasa penguasa, dan bahasa Indonesia atau dialek setempat lain. Melalui bahasa Belanda ini orang mendapat kunci ke model-model negara kebangaan barat.

Contoh yang jelas bagaimana nasionalisme berkembang sudah dapat terbaca dalam tulisan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara), 1913. Als ik eens Nederlander was (Seandainya saya seorang Belanda).

Baca Juga : Mencari Keadilan di Zaman Kolonial

Ketika pada 1913 Hindia Belanda merayakan 100 tahun pembebasan Nederland dari penjajahan Prancis, dan diminta sumbangan dari masyarakat, termasuk golongan pribumi waktu itu, Suwardi memprotes, “… Kalau saya seorang Belanda, saya tidak akan merencanakan pesta-pesta kemerdekaan di antara rakyat yang telah kita curi kemerdekaannya..” Dengan jelas di sini dua kebangsaan, dari penjajah dan dari yang dijajah, dipertentangkan.

Konsep nasionalisme di Asia Kolonial banyak diidentifikasikan dengan pemuda – khususnya pemuda pelajar. Sebab, golongan pemuda ini yang mendapat pendidikan dan yang mengenal bahasa penguasa. Akhirnya pemudalah yang diidentifikasikan, dalam masyarakat, dengan kemajuan dan harapan masa depan.

Terjadinya bangsa dan negara di Indonesia merupakan satu proses yang tidak direncanakan, terbentuk setahap demi setahap, dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diduga. Proses ini dipengaruhi baik oleh perkembangan di dalam negeri maupun di dunia. Tidak ada perencanaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here